Surabaya, Fikom News – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol sebagai salah satu solusi strategis mengatasi ketergantungan impor energi. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa program ini menjadi prioritas untuk menekan defisit neraca perdagangan sektor migas sekaligus menciptakan efek ganda bagi perekonomian nasional.
“Kita tidak punya pilihan lain. Impor BBM kita sudah sangat besar, menggerus devisa negara. Pemanfaatan bioetanol dari tebu atau singkong adalah langkah konkret untuk mencapai kemandirian energi,” ujar Bahlil dalam sebuah pernyataan di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Bahlil, rencana ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam dan transisi menuju energi hijau. Dengan mencampur etanol yang dapat diproduksi dari tanaman seperti tebu dan singkong ke dalam bensin jenis Pertalite, pemerintah berharap dapat mengurangi volume impor bensin secara signifikan.
Program ini, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga akan memberikan manfaat langsung kepada para petani. Peningkatan permintaan tebu dan singkong untuk produksi etanol diyakini akan mendongkrak harga jual di tingkat petani dan membuka lapangan kerja baru di sektor agrikultur serta industri pengolahan.
“Ini adalah ekosistem yang ingin kita bangun. Pabriknya kita dorong investasinya, bahan bakunya dari petani kita, hasilnya untuk substitusi impor. Ekonomi berputar di dalam negeri, dan petani kita sejahtera,” jelas Bahlil.
Tantangan dan Pandangan Pengamat
Meskipun rencana ini dinilai prospektif, sejumlah tantangan masih membayangi implementasinya. Pengamat energi dari Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan, mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan peta jalan yang komprehensif agar program ini tidak berjalan parsial.
“Gagasan ini sangat baik, tetapi eksekusinya harus matang. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan bahan baku secara berkelanjutan tanpa mengganggu ketahanan pangan, khususnya pasokan gula nasional,” kata Mamit saat dihubungi terpisah.
Selain itu, aspek teknis seperti kesiapan infrastruktur, spesifikasi kendaraan di Indonesia, dan formulasi harga jual BBM bioetanol kepada konsumen menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menurutnya, harga produk akhir harus tetap terjangkau oleh masyarakat agar program ini dapat diterima secara luas.
“Jangan sampai niat baik untuk mengurangi impor justru membebani masyarakat dengan harga BBM yang lebih mahal. Insentif bagi industri dan petani serta skema harga yang tepat menjadi kunci keberhasilannya,” tambahnya.
Pemerintah, melalui Kementerian Investasi dan kementerian terkait lainnya, kini tengah memfinalisasi regulasi serta menarik investasi untuk pembangunan pabrik-pabrik bioetanol di sentra-sentra produksi tebu dan singkong. Program ini diharapkan dapat berjalan secara bertahap, dimulai dengan uji coba di beberapa daerah sebelum diterapkan secara nasional.
