Oleh Harliantara *)
POSTUR menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II disiapkan untuk menghadapi potensi resesi ekonomi global. Presiden Jokowi memikirkan berbagai faktor dalam memilih menteri-menterinya, termasuk solusi risiko perlambatan ekonomi dunia yang dirasakan saat ini.
Untuk menghadapi kemungkinan resesi ekonomi tidak hanya diperlukan instrumen atau kebijakan ekonomi semata. Namun, dibutuhkan komunikasi pembangunan yang efektif ditunjang dengan layanan elektronik yang memadai.
Kabinet baru yang dipimpin Presiden Jokowi perlu mewujudkan demokratisasi teknologi informasi sebagai solusi pembangunan. Kini tren menunjukkan bahwa korporasi global juga menekankan inisiatif dan program demokratisasi teknologi informasi dan komunikasi.
Salah satu korporasi yang tengah getol menerapkan inisiatif tersebut adalah Microsoft yang kini di bawah kepemimpinan Satya Nadella, CEO ketiga, setelah Bill Gates dan Steve Ballmer. Wujud demokratisasi teknologi ala CEO Microsoft ialah menyediakan internet murah, terutama di desa-desa terpencil.
Kabinet Kerja II perlu memperbaiki komunikasi publik yang ditinggalkan kabinet sebelumnya agar komunikasi pembangunan bisa lancar. Terutama dalam melaksanakan proyek strategis nasional (PSN). Sebagai catatan, PSN bersifat istimewa dan diberikan fasilitas percepatan sebagaimana diatur dalam Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di tahapan proyek, mulai penyiapan hingga implementasi. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan.
Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat tertundanya pencapaian financial close.
Guna menanggulangi hambatan-hambatan itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan. Di luar hal di atas, untuk menangani kendala pengadaan tanah telah diterbitkan UU No 2 Tahun 2012 untuk percepatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan itu dilengkapi peraturan turunan yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan. Semua itu membutuhkan sosialisasi dan komunikasi massa yang efektif. Dengan begitu, terjadi komunikasi positif antara masyarakat dan pemerintah terkait proyek pembangunan.
Kabinet Kerja Jilid II perlu memperluas masyarakat digital (digital society). Berdasarkan hasil penelitian Global Connectivity Index (GCI) 2017, Indonesia menempati urutan ke-41 dari 50 negara yang disurvei. Keniscayaan digitalisasi global sedang berkembang pesat sehingga meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna dalam berabagi aspek. Adapun GCI merupakan indeks yang mengukur perkembangan investasi dan penyebaran TIK untuk mewujudkan digitalisasi ekonomi.
Perluasan masyarakat digital dan demokratisasi teknologi informasi mesti dilengkap oleh layanan elektronik yang disediakan pemerintah.
Layanan elektronik bukan hanya terkait dengan bisnis dan ekonomi, melainkan juga pengembangan demokrasi dan komunikasi pembangunan berbasis aspirasi rakyat. Sistem layanan elektronik pada masa mendatang bisa menjadi the digital brainstorming bagi pemerintahan.
Pada era sekarang ini, ide dan gagasan pembangunan yang baik justru sering muncul dari rakyat, sedangkan pemerintah tinggal mengeksekusi dengan kebijakan. Pemerintah harus menyadari bahwa tidak ada yang lebih efektif daripada gagasan yang datang tepat pada waktunya.
The digital brainstorming kini menjadi perhatian serius negara maju. Layanan elektronik untuk menyerap aspirasi rakyat telah ditunjukkan Kantor Kepresidenan AS hingga Kantor Perdana Menteri Inggris yang menyediakan e-Petition. Yakni, platform bagi rakyat untuk memengaruhi arah kebijakan pemerintah.
Ada baiknya pemerintah juga menyediakan layanan elekronik terkait dengan prakarsa-prakarsa demokrasi yang lebih esensial. Dengan begitu, tuntutan politik tidak harus selalu dilakukan dengan aksi unjuk rasa besar-besaran.
Kabinet Kerja Jilid II tidak boleh absen dan harus segera hadir dalam berbagai masalah bangsa hingga kepada hal-hal yang detail. Kini faktor kecepatan dan kecerdasan dalam mengambil keputusan juga menjadi tuntutan rakyat.
Infrastruktur elektronik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan kinerja yang efektif selama ini telah dibangun, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, berbagai layanan elektronik yang telah dibangun dengan biaya mahal tersebut hingga kini belum optimal. Bahkan, di antaranya ada yang menganggur karena kurang sosialisasi atau karena salah pilih teknologi sehingga sistemnya terjerat masalah interoperabilitas.
Tuntutan bahwa negara tidak boleh absen dan harus segera hadir dalam berbagai persoalan rakyat pada era sekarang ini menemukan solusinya dengan prinsip telepresensi. Dalam domain teknologi, telepresensi secara sederhana bisa diartikan sistem teknologi yang memungkinkan seorang eksekutif atau profesional setiap saat bisa hadir dan berpengaruh di lokasi dan kesempatan yang berbeda.
Dalam domain yang lebih makro, telepresensi bisa diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang memiliki kemampuan simultan dalam berbagai program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai penyelenggara negara. Telepresensi didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan semua kegiatan bisa berjalan serempak.
Pentingnya meningkatkan telepresensi Kabinet Kerja Jilid II dalam mengelola berbagai macam program pembangunan membutuhkan eksekusi yang cepat dan pengawasan yang ketat. Pembenahan layanan elektronik dan sistem informasi eksekutif yang cerdas bisa meningkatkan derajat telepresensi bagi pemerintahan.
Betapa beratnya beban pemerintahan baru yang telah mengusung program-program populis dalam kampanye. Sederet program populis, seperti Kartu Siap Kerja, sangat dinantikan masyarakat.
Keniscayaan, pemerintahan baru harus bisa mengoptimalkan layanan elektronik sehingga lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan pasar. Layanan elektronik merupakan tuntutan zaman untuk mencapai efektivitas pemerintahan. Berbagai sistem layanan eletronik yang yang biasa diawali dengan huruf ’’e’’ seperti e-Gov, e-Petition, e-Source, e-Procurement, e-Education, dan e-Health di negara maju terbukti efektif untuk melayani publik.
Layanan elektronik juga sangat efektif untuk mewujudkan sistem penyerapan anggaran negara sehingga bisa efektif dan tidak mudah bocor. Juga bisa mendorong kinerja detail dari pemerintah daerah. Yakni dengan menerapkan sistem dan layanan pemerintah pusat yang memfokuskan penilaian dan evaluasi sampai seberapa jauh capaian kinerja pemerintah daerah, terutama masalah manajemen resources.
*) Harliantara, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya
